Headline
Kegiatan Lombok Travel Mart Historical Bonjeruk 2019 Dipertanyakan
Samsul Bahri : Dinilai Tidak Sesuai Tema Yang Diusung Dengan Bonjeruk Sebagai Destinasi Desa Wisata Sejarah,”Kami Juga Kecewa HPI Tidak Diundang Panitia Penyelenggara
NURANI RAKYAT NEWS. Keberadaan Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat berdasarkan SK Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah menjadi Desa Wisata Sejarah melalui SK Bupati No : 176 A tahun 2018 yang telah menetapkan Desa Bonjeruk menjadi Desa Wisata Sejarah semakin menguatkan dan mengokohkan legitimasi Desa Bonjeruk sebagai desa yang sangat refresentatif sebagai destinasi wisata kesejarahan kaya ragam budaya dan sejarah tentang heroisme nilai nilai perjuangan dimasa zaman kolonial Belanda, dimana pemimpin dan masyarakatnya turut andil dalam merebut perjuangan di masa lalu bersama pejuang pejuang dipulau Lombok. Hal itu telah membuat Desa Bonjeruk menjadi salah satu refresentasi destinasi wisata sejarah satu satunya di Kabupaten Lombok Tengah saat ini. Imbas dari semua itu salah satunya Desa Bonjeruk sebagai Desa Wisata Sejarah mendapat keuntungan dipromosikan dalam kegiatan Lombok Travel Mart 2019 yang setiap tahun diagendakan oleh semacam organisasi dan asosiasi kepariwisataan di NTB. Namun yang menjadi pertanyaan sejumlah kalangan adalah patut diduga tidak sinkronnya tema yang diusung dalam kegiatan Lombok Travel Mart yang digelar awal bulan Maret 2019 untuk mempromosikan Desa Bonjeruk sebagai Desa Wisata Sejarah sebagai marwah dari desa itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Samsul Bahri selaku ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia ( HPI ) Kabupaten Lombok Tengah kepada wartawan Jumat (1/3) kemarin. Menurut Samsul,”kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi Kepariwisataan, Lombok Travel Mart dan salah satu Pokdarwis penyelenggara Desa Wisata di desa Bonjeruk sepertinya dinilai blunder artinya tidak sesuai tema yang diusung terkait dengan keberadaan desa Bonjeruk sebagai DWS atau Desa Wisata Sejarah yang telah dikukuhkan Pemerintah Daerah, artinya dalam kegiatan tersebut seharusnya mengaktualisasikan kegiatan bertemakan sejarah yang menampilkan spot spot utama tentang kesejarahan, namun kegiatan yang akan diadakan sepertinya dinilai jauh dari tema kesejarahan dan terkesan seperti menyembunyikan desa Bonjeruk sebagai Desa Wisata Sejarah, bagaimana tidak,“kata Samsul,”di Bonjeruk kan ada peninggalan peninggaan sejarah kedatuan Jonggat hingga bermuara kepada salah satu keturunannya yakni HL. Serinata atau dikenal dengan nama Raden Obris menjadi Kepala Daerah atau Bupati pertama Lombok Tengah pertama di era atau zaman Belanda dalam story telingnya sangat menarik untuk dikaji dan dibahas,”urai Samsul Bahri. Samsul Bahri yang juga sebagai tokoh Pemuda Kecamatan Jonggat ini mengatakan,”pihak penyelenggara di desa tersebut seharusnya lebih jeli dan profesional dalam menyelenggarakan event semacam itu untuk mengangkat nama desa dan membangun pariwisata di Lombok Tengah secara bersama sama mengedepankan nilai kebersamaan dan kekompakkan artinya stake holder atau pihak pihak terkait yang memiliki referensi dan potensi tentang kesejarahan didesa itu harus dilibatkan juga, “jangan seperti mengedepankan ego sektoral semata berdasarkan kemauan sendiri tanpa menerima masukan dari orang lain,” salah satu contoh nyata misalnya, HPI sebagai salah satu organisasi kepariwisataan di Kabupaten Lombok Tengah tidak diundang sama sekali apalagi mau dilibatkan dalam kegiatan tersebut, memang sebelumnya kami dari HPI Lombok Tengah beserta pengurus pernah dijanjikan akan diundang oleh penyelenggara desa setempat untuk menjadi lokal guide dan akan dibekali pengetahuan tentang spot atau obyek wisata desa Bonjeruk tapi ternyata itu tidak ada alias tidak terbukti karena sampai detik inipun tidak ada informasi sama sekali,"tidak itu saja dari informasi yang saya dapatkan BPPD sebagai Badan Promosi Pariwisata Daerah Lombok Tengahpun tidak diundang,” lanjut Samsul Bahri, bahkan rekan saya di BPPD mengeluh dengan kurang koordinasinya pihak penyelenggara desa, begitu juga di Dinas Pariwisata Lombok Tengah yang membidangi Promosi Pemasaran sebagai perpanjangan tangan Pemerintah mereka tidak diundang apalagi dilibatkan,”inikan lucu dan mengherankan, nanti kalaupun saya hadir disana kapasitas saya bukan sebagai Ketua HPI Lombok Tengah tetapi sebagai pendamping teman saya yang diundang,”kata Samsul Bahri. Selain itu juga dari informasi yang dihimpun wartawan terkait dengan kedatangan Menteri Pariwisata RI di Kuta Mandalika belum lama ini, menurut Mik Atak salah satu pegiat pariwisata Lombok Tengah yang mengikuti kegiatan di acara Bazar UMKM di Kuta Mandalika, ia mengatakan,"di salah satu Bazar UMKM, desa Bonjeruk dipromosikan sebagai desa wisata Persawahan dan Kuliner bukan sebagai Desa Wisata Sejarah. Ini kan patut dipertanyakan komitmen pihak panitia penyelenggara dari Propinsi,”masa Bonjeruk yang dikenal sebagai Desa Wisata Sejarah namun menampilkan persawahan dan kuliner saja, saya yakin itu sebagai salah satu bukti ketidak profesionalan pihak panitia penyelenggara,”dan patut diduga adanya upaya pihak pihak oknum tertentu yang seperti sengaja memanipulasi fakta desa Bonjeruk sebagai Desa Wisata Sejarah berdasarkan SK penetapan dari Bupati Lombok Tengah,"ungkapnya kepada wartawan.(NR02)
NURANI RAKYAT NEWS. Keberadaan Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat berdasarkan SK Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah menjadi Desa Wisata Sejarah melalui SK Bupati No : 176 A tahun 2018 yang telah menetapkan Desa Bonjeruk menjadi Desa Wisata Sejarah semakin menguatkan dan mengokohkan legitimasi Desa Bonjeruk sebagai desa yang sangat refresentatif sebagai destinasi wisata kesejarahan kaya ragam budaya dan sejarah tentang heroisme nilai nilai perjuangan dimasa zaman kolonial Belanda, dimana pemimpin dan masyarakatnya turut andil dalam merebut perjuangan di masa lalu bersama pejuang pejuang dipulau Lombok. Hal itu telah membuat Desa Bonjeruk menjadi salah satu refresentasi destinasi wisata sejarah satu satunya di Kabupaten Lombok Tengah saat ini. Imbas dari semua itu salah satunya Desa Bonjeruk sebagai Desa Wisata Sejarah mendapat keuntungan dipromosikan dalam kegiatan Lombok Travel Mart 2019 yang setiap tahun diagendakan oleh semacam organisasi dan asosiasi kepariwisataan di NTB. Namun yang menjadi pertanyaan sejumlah kalangan adalah patut diduga tidak sinkronnya tema yang diusung dalam kegiatan Lombok Travel Mart yang digelar awal bulan Maret 2019 untuk mempromosikan Desa Bonjeruk sebagai Desa Wisata Sejarah sebagai marwah dari desa itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Samsul Bahri selaku ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia ( HPI ) Kabupaten Lombok Tengah kepada wartawan Jumat (1/3) kemarin. Menurut Samsul,”kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi Kepariwisataan, Lombok Travel Mart dan salah satu Pokdarwis penyelenggara Desa Wisata di desa Bonjeruk sepertinya dinilai blunder artinya tidak sesuai tema yang diusung terkait dengan keberadaan desa Bonjeruk sebagai DWS atau Desa Wisata Sejarah yang telah dikukuhkan Pemerintah Daerah, artinya dalam kegiatan tersebut seharusnya mengaktualisasikan kegiatan bertemakan sejarah yang menampilkan spot spot utama tentang kesejarahan, namun kegiatan yang akan diadakan sepertinya dinilai jauh dari tema kesejarahan dan terkesan seperti menyembunyikan desa Bonjeruk sebagai Desa Wisata Sejarah, bagaimana tidak,“kata Samsul,”di Bonjeruk kan ada peninggalan peninggaan sejarah kedatuan Jonggat hingga bermuara kepada salah satu keturunannya yakni HL. Serinata atau dikenal dengan nama Raden Obris menjadi Kepala Daerah atau Bupati pertama Lombok Tengah pertama di era atau zaman Belanda dalam story telingnya sangat menarik untuk dikaji dan dibahas,”urai Samsul Bahri. Samsul Bahri yang juga sebagai tokoh Pemuda Kecamatan Jonggat ini mengatakan,”pihak penyelenggara di desa tersebut seharusnya lebih jeli dan profesional dalam menyelenggarakan event semacam itu untuk mengangkat nama desa dan membangun pariwisata di Lombok Tengah secara bersama sama mengedepankan nilai kebersamaan dan kekompakkan artinya stake holder atau pihak pihak terkait yang memiliki referensi dan potensi tentang kesejarahan didesa itu harus dilibatkan juga, “jangan seperti mengedepankan ego sektoral semata berdasarkan kemauan sendiri tanpa menerima masukan dari orang lain,” salah satu contoh nyata misalnya, HPI sebagai salah satu organisasi kepariwisataan di Kabupaten Lombok Tengah tidak diundang sama sekali apalagi mau dilibatkan dalam kegiatan tersebut, memang sebelumnya kami dari HPI Lombok Tengah beserta pengurus pernah dijanjikan akan diundang oleh penyelenggara desa setempat untuk menjadi lokal guide dan akan dibekali pengetahuan tentang spot atau obyek wisata desa Bonjeruk tapi ternyata itu tidak ada alias tidak terbukti karena sampai detik inipun tidak ada informasi sama sekali,"tidak itu saja dari informasi yang saya dapatkan BPPD sebagai Badan Promosi Pariwisata Daerah Lombok Tengahpun tidak diundang,” lanjut Samsul Bahri, bahkan rekan saya di BPPD mengeluh dengan kurang koordinasinya pihak penyelenggara desa, begitu juga di Dinas Pariwisata Lombok Tengah yang membidangi Promosi Pemasaran sebagai perpanjangan tangan Pemerintah mereka tidak diundang apalagi dilibatkan,”inikan lucu dan mengherankan, nanti kalaupun saya hadir disana kapasitas saya bukan sebagai Ketua HPI Lombok Tengah tetapi sebagai pendamping teman saya yang diundang,”kata Samsul Bahri. Selain itu juga dari informasi yang dihimpun wartawan terkait dengan kedatangan Menteri Pariwisata RI di Kuta Mandalika belum lama ini, menurut Mik Atak salah satu pegiat pariwisata Lombok Tengah yang mengikuti kegiatan di acara Bazar UMKM di Kuta Mandalika, ia mengatakan,"di salah satu Bazar UMKM, desa Bonjeruk dipromosikan sebagai desa wisata Persawahan dan Kuliner bukan sebagai Desa Wisata Sejarah. Ini kan patut dipertanyakan komitmen pihak panitia penyelenggara dari Propinsi,”masa Bonjeruk yang dikenal sebagai Desa Wisata Sejarah namun menampilkan persawahan dan kuliner saja, saya yakin itu sebagai salah satu bukti ketidak profesionalan pihak panitia penyelenggara,”dan patut diduga adanya upaya pihak pihak oknum tertentu yang seperti sengaja memanipulasi fakta desa Bonjeruk sebagai Desa Wisata Sejarah berdasarkan SK penetapan dari Bupati Lombok Tengah,"ungkapnya kepada wartawan.(NR02)
Via
Headline
maaf pak syamsul.. anda kurang informasi, saya salahnsatu guide yg terlibat di eventnya ASPPI bersama 2 org guide anggota HPI DPC LOMBOK TENGAH, bapak Bilyadi (wakil ketua dpc lombok tengah) dan bapak saifullah.. seharusnya anda sebagai ketua DPC tidak ketinggalan informasi biar tidak buat statement yg memprovokasi, kalau oenkab lombok tengah dan dispar lombok tengah tifak dilibatkan, maka tidak mungkin farewel dinner di mandalika di host oleh pemkab lombok tengah dan dan juga tidak mungkin kadispar lombok tengah menutup acara LTM 6 di farewel dinner tersebut.. dan anda tau tidak..? BPPD Lombok tengah (anda juga kan anggota BPPD lombok tengah) tidak munhkin hadir dan buka table di acara table top dan memberikan informasi memgenai potensi pariwisata lombok tengah.. dari statement anda di media ini, saya pastikan anda jauh dsri informasi tentang even LTM 6, atau anda punya sentimen pribadi karena saya juga melihat anda di table 9 bangket 3 sebagai seller.. statement anda dimedia ini sudah membenturkan kami anggita HPI secara umum (DPD HPI NTB) dg pihak user yaitu ASPPI.. jadi tolong saudara ketua DPC HPI Lomboj Tengah untuk merevisi statement anda ini..
BalasHapusSALAM
ISKANDAR
anggota satgas kode etik DPD HPI NTB
no badge anggota HPI 404