Ekonomi
Lombok Tengah
101 Desa Belum Selesaikan APBDes
 |
| H. Nursiah |
LOMBOK TENGAH (SN) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Loteng, Jalaludin mengatakan dari 127 Kepala Desa (Kades) di Lombok Tengah, hanya 26 Kades yang sudah klier APBDes nya. Sisanya ada yang masih dalam tahap koreksi dan tahap penyempurnaan. Ini dilakukan untuk meminimalisir penganggaran program kerja yang tidak sesuai sasaran dan tujuan. “Bila terjadi kesalahan dan kekeliruan akan berdampak pada persoalan hukum dikemudian hari,” terangnya. Sehingga, inilah penyebabnya belum bisa dilakukan pengesahan terhadap APBDes yang lainnya. Karena, masih ada ditemukan kekeliruan dan kesalahan. Untuk itulah, pihaknya meminta kades untuk memperbaikinya kembali dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. “Kami memperketat, bukan berarti menghambat,” ujarnya.
Kemudian, bila belum diselesaikan APBDes nya, maka pencairan dana Alokasi Desa (ADD) tidak bisa dicairkan. Karena, acuannya belum diselesaikan secara sempurna, yakni APBDes. “Kami minta untuk dipercepat,” tegasnya.
Sementara, Sekda Loteng, HM Nursiah mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan, diperlukan DPMD sering-sering mengadakan pertemuan. Sehingga, persoalan dan permasalahan yang ada bisa cepat terselesaikan. “Bila perlu tiap bulan, sehingga akar rumput persoalan di APBDes di masing-masing desa bisa terpecahkan,” jelasnya.
Jika mengandalkan rapat koordinasi atau pertemuan tiga dan atau enam bulan sekali, itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Apalagi, bisa saja para Kades tidak tahu atau tidak paham tentang, aturan terbaru penyusunan APBDes. Sehingga, terjadi keterlambatan dan sebagainya. “Terpenting harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Jangan sekali-kali melanggar,” tandasnya.
Ketua Forum Kades Loteng, Sahim mengatakan, persoalan ini terjadi karena aturan yang tidak konsiten, seringnya berubah-ubah. Apalagi, aturan antara Kementrian yang satu dengan yang lain tidak, seperti contohnya Kementrian Keuangan dan Kementrian Desa dan PDT sering tidak singkron. Sehingga, persoalan yang terjadi ditingkat desa, bukan hanya terjadi di Loteng atau pun NTB, melainkan seluruh Indonesia.
Jadi semua ini, diperlukan kerja sama untuk membantu menyelesaikannya. Bukan hanya menyalahkan kepala desa saja. “Kami setuju dengan sarannya pak Sekda. Bila sekali sebulan dua kali atau satu bulan sekali diadakan pertemuan, hanya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di desa,” tungkasnya. (dk)
Via
Ekonomi
Posting Komentar