Pembangunan Dam Mujur Masih Teka-Teki

NURANIRAKYATNEWS (LOMBOK NTB) — Realisasi pembangunan pembangunan DAM Mujur di wilayah Kecamatan Praya Timur sampai dengan saat ini masih misteri, karena memang antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemprov NTB seolah-olah masih saling lempar tanggung jawab. Pasalnya, oleh Pemprov sendiri mengklaim pembangunan tergantung kesiapan Pemda setempat.

Gubernur NTB

Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Zulkiflimansyah, disampaikan bahwa pembangunan Dam Mujur akan bisa terealisasi tergantung dari Pemda apakah mampu menyelesaikan persyaratan- persyaratan yang diajukan oleh pemerintah pusat, mengingat saat ini memang permasalahan tersendatnya rencana pembangunan tersebut karena banyak faktor seperti masih adanya penolakan dari pemilik lahan.

“Ini tergantung kesiapan daerah untuk mempersiapkan persyaratan sosialnya, karena kendalanya bukan dipusat. Kalau dipusat uang ada dan kemauan ada, tinggal kemampuan daerah untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi saat ini,”ungkap Gubernur NTB, Zulkiflimansyah saat ditemui usai menghadiri acara pisah sambut GM Angkasa Pura di hotel Lombok Raya, Selasa malam (9/1)

Mengingat saat ini penolakan warga sangat mempengaruhi dalam merealisasikan harapan rakyat dalam pembangunan Dam Mujur  sebagai solusi mengatasi kekeringan itu. “Kalau alasanya untuk menyelesaikan masalah irigasi maka kita akan mencoba menyelesaikan masalah bendungan meninting. Karena itu akan sampai wilayah selatan juga,”tambahnya.

Kalau untuk komitmen Pemprov sendiri sebenarnya sangat tinggi dan tidak ada permasalahan. Hanya saja yang menjadi keraguan dari pihak Pemprov NTB karena memang komitmen dari Pemda dan masyarakat Lombok Tengah yang masih berat untuk melakukan itu, terbukti dalam penyelesaian larap juga sampai dengan saat ini masih ada penolakan seperti yang terjadi di wilayah Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah itu.

“Kalau kami dari provinsi dan pusat sangat siap termasuk dari sering anggaranya, tapi yang menjadi keraguan kan ada di Daerah sendiri. Jadi masalahnya dengan Lombok Tengah sehingga saya akan segera bertemu dengan pak bupati (Suhaili,red) untuk membicarakan permasalahan ini,”tegasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lombok Tengah, Amir Ali, mengaku selama ini kendala terbesar yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan pembangunan Dam Mujur itu, karena memang belum maksimalnya dukungan dari warga, hal itu dibuktikan dengan masih adanya penolakan atas rencana itu.

“Kendala memang belum maksimalnya dukungan warga, khususnya di lokasi pembangunan dam Mujur. Sehingga sampai dengan saat ini pembangunan dam mujur masih tersendat.  Namun kita dari pemerintah akan terus berupaya agar pembangunan dam mujur ini bisa segera dibangun,”ungkap Amir Ali.

Lebih jauh disampaikan, adanya penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan dam mujur ini karena beberapa alasan, seperti mengenai harga lahan, pertanggung jawaban pembayaran lahan hingga tempat relokasi.  Selain itu, adanya kekhawatiran warga mengenai besaran harga lahan, menurutnya sangat tidak mendasar. Terlebih, bisa jadi jumlah hasil kajian tim aprecial dan larap justeru lebih besar dari yang diharapkan warga.

“Untuk itu kami akan melakukan pendataan terhadap pemilik lahan ini agar jelas.  Saya tidak menginginkan ada oknum yang mengaku-ngaku adalah pemilik lahan, dan kita berharap semua bisa diselesaikan dengan baik agar pembangunan bisa direalisasikan, ”tambahnya.

Pihaknya mengaku,  sebelumnya juga sudah beberapa tahapan yang sudah di laksanakan salah satunya LARAP pembangunan dam mujur yang  dilakukan oleh PT. Indra Karya dan yang sudah dilakukan terhadap empat desa.  Namun untuk persoalan hanya di Desa Kelebuh menolak berlangsungnya larap itu. “ Bagaimana bisa berjalan mulus larapnya, kalau masyarakat menolak untuk pembangunan dam mujur,”tambahnya.

Padahal, kalau melihat manpaat pembangunan dam mujur ini masyarakat sangat membutuhkannya.  Tapi pada hasil terakhir pelaksanaan sosialisasi hanya rekomendasi dan relokasi persetujuan yang belum di dapatkan dari masyarakat. Dan hasil yang ingin di dapatkan dari masyarakat  yakni bagaimana pihak  Pemkab memberikan pemahaman dan solusi kepada masyarakat agar rela untuk membebaskan tanah mereka agar bisa dilaksanakan pembangunan.

“Karena pada intinya, lahan harus siap terlebih dahulu dalam persiapan pembangunan. Itu merupakan perintah langsung dari pemerintah pusat. Jika lahan tidak tersedia pembangunan juga pasti akan terhambat, tapi kalau masalah lahan sudah tuntas maka dipastikan juga akan bisa berjalan,”tambahnya.(nr05)

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Postingan Lama

Postingan Lebih Baru