Pemilik Lahan dilokasi Pembangunan Dam Mujur Sedang didata Pemkab Loteng

NURANIRAKYAT LOMBOK TENGAH Tim percepatan pembangunan DAM Mujur yang dibentuk Pemda Lombok Tengah (Loteng) sudah mulai bekerja untuk merealisasikan harapan rakyat sebagai solusi mengatasi kekeringan itu, dimana langkah awal yang dilakukan saat ini, tim yang terbentuk turun melakukan pendataan teradap pemilik lahan yang terkena imbas terkait pembangunan dam mujur terutama yang di wilayah Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah itu.

AMIR ALI

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lombok Tengah, Amir Ali. Diakuinya memang selama ini kendala terbesar yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan pembangunan Dam Mujur itu, karena memang belum maksimalnya dukungan dari warga, hal itu dibuktikan dengan masih adanya penolakan atas rencana itu.

“Kendala memang belum maksimalnya dukungan warga, khususnya di lokasi pembangunan dam Mujur. Sehingga sampai dengan saat ini pembangunan dam mujur masih tersendat.  Namun kita dari pemerintah akan terus berupaya agar pembangunan dam mujur ini bisa segera dibangun,”ungkap Amir Ali, kemarin.

Lebih jauh disampaikan, adanya penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan dam mujur ini karena beberapa alasan, seperti mengenai harga lahan, pertanggungjawaban pembayaran lahan hingga tempat relokasi.  Selain itu, adanya kekhawatiran warga mengenai besaran harga lahan, menurutnya sangat tidak mendasar. Terlebih, bisa jadi jumlah hasil kajian tim aprecial dan larap justeru lebih besar dari yang diharapkan warga.

“Untuk itu kami akan melakukan pendataan terhadap pemilik lahan ini agar jelas.  Saya tidak menginginkan ada oknum yang mengaku-ngaku adalah pemilik lahan, dan kita berharap semua bisa diselesaikan dengan baik agar pembangunan bisa direalisasikan, ”tambahnya.

Pihaknya mengaku,  sebelumnya juga sudah beberapa tahapan yang sudah di laksanakan salah satunya LARAP pembangunan dam mujur yang  dilakukan oleh PT. Indra Karya dan yang sudah dilakukan terhadap empat desa.  Namun untuk persoalan hanya di Desa Kelebuh menolak berlangsungnya larap itu. “ Bagaimana bisa berjalan mulus larapnya, kalau masyarakat menolak untuk pembangunan dam mujur,”tambahnya.

Padahal, kalau melihat manpaat pembangunan dam mujur ini masyarakat sangat membutuhkannya.  Tapi pada hasil terakhir pelaksanaan sosialisasi hanya rekomendasi dan relokasi persetujuan yang belum di dapatkan dari masyarakat. Dan hasil yang ingin di dapatkan dari masyarakat  yakni bagaimana pihak  Pemkab memberikan pemahaman dan solusi kepada masyarakat agar rela untuk membebaskan tanah mereka agar bisa dilaksanakan pembangunan.

“Karena pada intinya, lahan harus siap terlebih dahulu dalam persiapan pembangunan. Itu merupakan perintah langsung dari pemerintah pusat. Jika lahan tidak tersedia pembangunan juga pasti akan terhambat, tapi kalau masalah lahan sudah tuntas maka dipastikan juga akan bisa berjalan,”tambahnya.

Lebih jauh disampaikan jika dilihat daru  sisi  kesiapan  anggaran  dari  pemerintah  pusat  sudah  tidak ada masalah. Tinggal persiapan pembebasan lahan dan relokasi pendudukuk yang harus dituntaskan. “Sampai dengan saat ini memang kendalanya masih di lahan.  Sehingga menyelesaikan pembebasan lahan milik warga itu,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Lombok Tengah,  H Nasrun, menyampaikan penyusunan LARAP dalam persiapan pembangunan Dam Mujur tersebut sudah dilaksanakan sebanyak dua kali dan dianggarkan oleh APBN dan APBD, hanya saja tidak bisa berjalan baik dan mulus dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat terkait tanah dan lahan yang terkena dampak pembangunan tersebut. 

“Kita melihat lahan yang masih terus menjadi polemik yakni lahan di Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah.  Mesyarakat setempat menolak untuk dilakukan relokasi, tapi kita berharap kedepan secara perlahan bisa diterima oleh masyarakat, karena dampaknya sangat baik,”tambahnya

Begitu juga yang disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H Lalu Fathul Bahri, diakuinya bahwa dari Pemkab sendiri jauh sebelumnya sudah berkomitmen untuk terus memperjuangkan terbangunnya Dam Mujur tersebut, bahkan tim percepatan pembangunan Dam Mujur sudah terbentuk dan sekarang sudah mulai melaksanakan rapat guna mempersiapkan semua langkah-langkah yang dibutuhkan guna mewujudkan terbangunnya bendungan itu.“ Bahkan Kami juga terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kementerian PUPR untuk pembangunan dan mujur ini dan memang permasalahanya ada pada pembebasan lahan ini saja,”tambahnya.(nr04)

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Postingan Lama

Postingan Lebih Baru