Headline
Bidang SDM Disbudpar Loteng dinilai Tidak Profesional Dan Pilih Kasih
NURANI RAKYAT NEWS. Workshop atau pelatihan tentang pengelolaan Home stay yang diadakan di Hotel D Max selama 3 hari oleh bidang SDM Disbudpar Lombok Tengah dipertanyakan karena dinilai tidak profesional dan pilih kasih, mereka juga ditengarai terkesan sepihak dan tidak transparan, artinya pelatihan tersebut dicurigai bermuatan kepentingan karena tidak melalui mekanisme atau prosedur pelibatan dengan asas pemerataan dan prinsip keadilan terhadap Pokdarwis Pokdarwis yang tergabung dalam Forum Desa Wisata Tastura Lombok Tengah yang menaungi sebagian besar pokdarwis. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Forum Desa Wisata Lombok Tengah,”Lalu Jasmawadi kepada wartawan Rabu (20/2) kemarin.
Menurutnya,“workshop atau pelatihan pelatihan yang diadakan oleh Bidang SDM, mereka seharusnya transparan dalam rekrutment atau pelibatan terhadap anggota anggota Pokdarwis seLombok Tengah, artinya jangan sampai terkesan like n dislike atau seenaknya saja dilakukan oleh dominasi oknum dibidang SDM Disbudpar Lombok Tengah tanpa melibatkan kita. Ketidakpuasan atau kekecewaan anggota anggota pokdarwis ini sebenarnya sudah lama terjadi artinya sejak adanya pelatihan pelatihan yang diadakan pada tahun 2018, pihak penyelenggara di Bidang SDM dinilai tidak transparan, karena yang dilibatkan cuma yang itu itu saja. Kalau memang mereka tidak bergeming atau tidak mampu mengakomodir pokdarwis pokdarwis yang tergabung dalam Forum Desa Wisata secara adil dan merata ya kami akan melakukan aksi protes atau hearring dengan pihak pihak terkait di Disbudpar atau Komisi yang membidangi Pariwisata di DPRD Lombok Tengah untuk mendiskusikan hal ini guna mencari solusi agar tidak lagi ada yang merasa dibeda bedakan ataupun dianaktirikan,“ tegasnya.
Tidak itu saja satu persatu ketidakberesan itu nampaknya akan mulai terkuak. Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan dari sumber terpercaya bahwa seperti jenis pelatihan pelatihan peningkatan SDM lainnya di Disbudpar ada yang dicurigai rawan pungli, salah satu contoh adalah pelatihan Guide yang diadakan oleh Disbudpar Lombok Tengah Bidang SDM yang bekerjasama dengan HPI Lombok Tengah belum lama ini. Beberapa orang peserta mengeluh karena mereka pernah dipungut biaya oleh oknum dengan alasan bayar administrasi sejumlah satu juta lebih perorang, kalau tidak membayar mereka tidak diperbolehkan ikut pelatihan Guide padahal pelatihan tersebut sudah dibiayai APBD Lombok Tengah,”ungkap sumber yang mengaku dikecewakan. Bagaimana mau majukan pariwisata kalau mental oknum pejabatnya seperti itu, Bidang SDM Disbudpar harus dibenahi” sesalnya. Sementara sampai berita ini diturunkan pihak pihak terkait di Bidang SDM Disbudpar Lombok Tengah belum bisa dikonfirmasi.(nr29)
Tanda Tanya Dibalik Rekrutment Workshop / Pelatihan Desa Wisata Lombok Tengah 2019
 |
| Gambar Ilustrasi |
Bidang SDM Disbudpar Loteng dinilai Tidak Profesional Dan Pilih Kasih
NURANI RAKYAT NEWS. Workshop atau pelatihan tentang pengelolaan Home stay yang diadakan di Hotel D Max selama 3 hari oleh bidang SDM Disbudpar Lombok Tengah dipertanyakan karena dinilai tidak profesional dan pilih kasih, mereka juga ditengarai terkesan sepihak dan tidak transparan, artinya pelatihan tersebut dicurigai bermuatan kepentingan karena tidak melalui mekanisme atau prosedur pelibatan dengan asas pemerataan dan prinsip keadilan terhadap Pokdarwis Pokdarwis yang tergabung dalam Forum Desa Wisata Tastura Lombok Tengah yang menaungi sebagian besar pokdarwis. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Forum Desa Wisata Lombok Tengah,”Lalu Jasmawadi kepada wartawan Rabu (20/2) kemarin.
Menurutnya,“workshop atau pelatihan pelatihan yang diadakan oleh Bidang SDM, mereka seharusnya transparan dalam rekrutment atau pelibatan terhadap anggota anggota Pokdarwis seLombok Tengah, artinya jangan sampai terkesan like n dislike atau seenaknya saja dilakukan oleh dominasi oknum dibidang SDM Disbudpar Lombok Tengah tanpa melibatkan kita. Ketidakpuasan atau kekecewaan anggota anggota pokdarwis ini sebenarnya sudah lama terjadi artinya sejak adanya pelatihan pelatihan yang diadakan pada tahun 2018, pihak penyelenggara di Bidang SDM dinilai tidak transparan, karena yang dilibatkan cuma yang itu itu saja. Kalau memang mereka tidak bergeming atau tidak mampu mengakomodir pokdarwis pokdarwis yang tergabung dalam Forum Desa Wisata secara adil dan merata ya kami akan melakukan aksi protes atau hearring dengan pihak pihak terkait di Disbudpar atau Komisi yang membidangi Pariwisata di DPRD Lombok Tengah untuk mendiskusikan hal ini guna mencari solusi agar tidak lagi ada yang merasa dibeda bedakan ataupun dianaktirikan,“ tegasnya.
Tidak itu saja satu persatu ketidakberesan itu nampaknya akan mulai terkuak. Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan dari sumber terpercaya bahwa seperti jenis pelatihan pelatihan peningkatan SDM lainnya di Disbudpar ada yang dicurigai rawan pungli, salah satu contoh adalah pelatihan Guide yang diadakan oleh Disbudpar Lombok Tengah Bidang SDM yang bekerjasama dengan HPI Lombok Tengah belum lama ini. Beberapa orang peserta mengeluh karena mereka pernah dipungut biaya oleh oknum dengan alasan bayar administrasi sejumlah satu juta lebih perorang, kalau tidak membayar mereka tidak diperbolehkan ikut pelatihan Guide padahal pelatihan tersebut sudah dibiayai APBD Lombok Tengah,”ungkap sumber yang mengaku dikecewakan. Bagaimana mau majukan pariwisata kalau mental oknum pejabatnya seperti itu, Bidang SDM Disbudpar harus dibenahi” sesalnya. Sementara sampai berita ini diturunkan pihak pihak terkait di Bidang SDM Disbudpar Lombok Tengah belum bisa dikonfirmasi.(nr29)
Via
Headline
Posting Komentar