Ekonomi
Headline
NURANIRAKYATNEWS - Pemerintah Lombok Tengah (Loteng) mulai melakukan penyaluran Bantuan sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) kepada semua Desa. Namun, pembagian rastra secara gratis itu justru menjadi persoalan bagi kepala Desa. Karena banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.
"Data penyaluran rastra ini banyak yang salah sasaran atau tidak valid," ujar Ketua Forum Kepala Desa Loteng, Sahim selesai rapat Tim koordinasi Bansos Rastra di Pendopo Bupati Loteng, Rabu (31/1).
Dikatakan, penyaluran rastra ini tidak akan menjadi masalah bagi Desa. Asalkan data penerimaan bantuan itu valid dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin. Karena masih banyak warga yang pantas untuk mendapatkan bantuan malah tidak diberikan. Warga yang mampu malah itu yang keluar namanya untuk diberikan bantuan.
"Data Rasta ini tidak valid, Badan Pusat Statistik malah saling lempar dengan Pemerintah," Cetus Kepala Desa Nyerot.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Bonder, Hamzan Wadi, bahwa sistem penyaluran rastra ini menjadi bom waktu bagi kepala desa. Lebih-lebih ini tahun Politik untuk Pilkades. Karena kebiasaan masyarakat itu tetap mendapatkan bantuan beras.
Namun, ketika beras ini diberikan gratis malah banyak masyarakat yang tidak dapat. Karena adanya pengurangan, dan rastra ini harus diberikan kepada penerimaan manfaat saja.
"Kalo tidak bisa dibagi rata, ini akan jadi persoalan bagi Kades. Apalagi Tahun 2018 ini akan ada Pilkades," ucapnya
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Loteng, Baiq Sri Hastuti mengatakan, bahwa penyaluran rastra ini harus dilakukan sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial. Bahwa rastra itu harus diberikan kepada warga yang namanya ada di dalam penerimaan bantuan tersebut. Sehingga pemerintah Desa tidak boleh membagi rata batuan tersebut.
"Untuk penerima salah sasaran itu kita sedang lalukan verifikasi data. Jumlah rastra ini berkurang karena itu kemampuan anggaran dari Kementerian Sosial itu terbatas," pungkasnya. (NR03)
Data Penerima Raskin Dinilai Tidak Valid
 |
| ilustrasi |
"Data penyaluran rastra ini banyak yang salah sasaran atau tidak valid," ujar Ketua Forum Kepala Desa Loteng, Sahim selesai rapat Tim koordinasi Bansos Rastra di Pendopo Bupati Loteng, Rabu (31/1).
Dikatakan, penyaluran rastra ini tidak akan menjadi masalah bagi Desa. Asalkan data penerimaan bantuan itu valid dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin. Karena masih banyak warga yang pantas untuk mendapatkan bantuan malah tidak diberikan. Warga yang mampu malah itu yang keluar namanya untuk diberikan bantuan.
"Data Rasta ini tidak valid, Badan Pusat Statistik malah saling lempar dengan Pemerintah," Cetus Kepala Desa Nyerot.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Bonder, Hamzan Wadi, bahwa sistem penyaluran rastra ini menjadi bom waktu bagi kepala desa. Lebih-lebih ini tahun Politik untuk Pilkades. Karena kebiasaan masyarakat itu tetap mendapatkan bantuan beras.
Namun, ketika beras ini diberikan gratis malah banyak masyarakat yang tidak dapat. Karena adanya pengurangan, dan rastra ini harus diberikan kepada penerimaan manfaat saja.
"Kalo tidak bisa dibagi rata, ini akan jadi persoalan bagi Kades. Apalagi Tahun 2018 ini akan ada Pilkades," ucapnya
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Loteng, Baiq Sri Hastuti mengatakan, bahwa penyaluran rastra ini harus dilakukan sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial. Bahwa rastra itu harus diberikan kepada warga yang namanya ada di dalam penerimaan bantuan tersebut. Sehingga pemerintah Desa tidak boleh membagi rata batuan tersebut.
"Untuk penerima salah sasaran itu kita sedang lalukan verifikasi data. Jumlah rastra ini berkurang karena itu kemampuan anggaran dari Kementerian Sosial itu terbatas," pungkasnya. (NR03)
Via
Ekonomi
Posting Komentar