Lombok Tengah
Pemerintahan
LOMBOK TENGAH (SN) - Rencana mutasi para pejabat di Lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tak kunjung teralisasi, Khususnya jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) serta Kepala Satpol PP yang hingga kini masih lowong. Disatu sisi, Pemkab Loteng terus beralasan draf mutasi masih digodok. “Mudah-mudahan minggu-minggu ini selesai. Sehingga, Senin (22/1) bisa kita bawa ke Mendagri untuk minta rekomendasi,” ujar Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., diruang kerjanya, Rabu (17/1).
Diakui Nursiah, memang draf mutasi saat ini masih digodok. Apalagi, mutasi kali ini akan dilakukan terhadap ratusan pejabat, baik eselon II, III dan IV. Bahkan, yang paling banyak pejabat eselon III dan IV. Karena, pejabat sebelumnya pensiun atau pun meninggal dunia, sehingga harus segera diisi. “Kita berharap saja Mendagri bisa secepatnya memberikan rekomendasi, bila perlu hari itu kita serahkan, hari itu pun Mendagri memberikan rekomendasi,” jelasnya.
Dengan begitu lanjut Nursiah, mutasi bisa digelar di bulan Januari ini. Sehingga, semua jabatan yang lowong bisa diisi. “Kita berharap Januari ini bisa mutasi,” harapnya.
Diketahui, mutasi pejabat Loteng sekarang ini harus seizin Mendagri, karena Bupati Loteng ikut sebagai salah satu calon kepala daerah di Pilkada NTB 2018 mendatang. Dimana, aturan ini berlaku hanya bagi daerah yang menggelar pilkada. Apalagi, Bupati Loteng ikut menjadi peserta Pilkada NTB, maka Loteng juga terkena imbas dari aturan tersebut. “Jumlah mutasi kali ini sekitar 100 pejabat,” pungkasnya. (dd)
Draf Mutasi Masih Tarik Ulur, Pemkab Belum Terbang ke Kemendagri
Diakui Nursiah, memang draf mutasi saat ini masih digodok. Apalagi, mutasi kali ini akan dilakukan terhadap ratusan pejabat, baik eselon II, III dan IV. Bahkan, yang paling banyak pejabat eselon III dan IV. Karena, pejabat sebelumnya pensiun atau pun meninggal dunia, sehingga harus segera diisi. “Kita berharap saja Mendagri bisa secepatnya memberikan rekomendasi, bila perlu hari itu kita serahkan, hari itu pun Mendagri memberikan rekomendasi,” jelasnya.
Dengan begitu lanjut Nursiah, mutasi bisa digelar di bulan Januari ini. Sehingga, semua jabatan yang lowong bisa diisi. “Kita berharap Januari ini bisa mutasi,” harapnya.
Diketahui, mutasi pejabat Loteng sekarang ini harus seizin Mendagri, karena Bupati Loteng ikut sebagai salah satu calon kepala daerah di Pilkada NTB 2018 mendatang. Dimana, aturan ini berlaku hanya bagi daerah yang menggelar pilkada. Apalagi, Bupati Loteng ikut menjadi peserta Pilkada NTB, maka Loteng juga terkena imbas dari aturan tersebut. “Jumlah mutasi kali ini sekitar 100 pejabat,” pungkasnya. (dd)
Via
Lombok Tengah
Posting Komentar